Kebijakan "Tenggelamkan!" Menteri Susi Pudjiastuti Ditentang Luhut, Gimana Sih Koordinasi Antar-Kementerian?

15 Januari 2018
|Muhammad Sidiq Permadi
0SHARES

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, menanggapi dengan santai perihal polemik yang menimpanya dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Seperti yang diketahui, Luhut meminta agar Susi menghentikan proses pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di perairan Indonesia. Luhut lantas menilai bahwa pembakaran dan penenggelaman kapal bisa menyebabkan persoalan baru lantaran akan banyak kapal yang terdampar dan dibiarkan rusak begitu saja. Pada tahun 2018 ini, Luhut mengaku akan lebih fokus terhadap proses produksi agar dapat meningkatkan ekspor Indonesia di sektor perikanan.

Meski begitu, Susi Pudjiastuti santai dan terkesan enggan menanggapi pernyataan Luhut tersebut. Menurutnya, tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum perairan di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang.

“Jadi bukan ide Susi Pudijastuti, bukan pula ide Pak Jokowi,”

“Tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk bisa mengeksekusi undang-undang agar pencurian ikan yang masif di Indonesia bisa selesai.” katanya dalam satu video yang dilansir dari akun resmi KKP di Youtube.

Polemik Luhut-Susi ini juga mengundang perhatian beberapa pihak, salah satunya dari Zainut Tauhid Sa'adi, Anggota Komisi IV Fraksi PPP DPR RI. Menurutnya, sangat tidak etis jika mempertontonkan perbedaan pandangan terkait masalah penegakan hukum pada publik.

“Itu juga bisa dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia," ujarnya pada Kamis (11/1/2018) seperti yang dilansir dari tribunnews.com.

Sesuai dengan Undang-Undang

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti berkali-kali menegaskan bahwa tindakannya telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang. Lalu, seperti apa bunyi ayat dalam Undang-Undang yang dimaksud?

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4), "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Selain itu, ketentuan tersebut ada pula di dalam Pasal 76A, “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.

Namun memang, bentuk tindakan tegas yang dilakukan tidak melulu melalui pembakaran ataupun pemusnahan. Berdasarkan Pasal 76C ayat (1), “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara," serta Pasal 76C ayat (5), "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan".

Menurut pandangan dari Sa’adi, ada dua hal yang membedakan penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi. Untuk penegakan hukum, selama telah sesuai koridor dan amanat dari Undang-Undang, maka harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement dalam upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia. Sementara itu, untuk peningkatan produksi, Sa’adi berpendapat bahwa Luhut harus lebih mengkritisi kebijakan KKP yang malah justru menghambat sektor produksi perikanan dengan berbagai peraturan menteri KP yang notabene-nya banyak menimbulkan kontroversi.

Semoga kejadian seperti ini dapat membuka pintu baru yang dapat membimbing para pemimpin kita agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Perdebatan memang wajar, namun alangkah bijaknya jika perbedaan pandangan seperti ini dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama sambil ngopi-ngopi cantik. Agar nggak panas dan menegang. Bagaimana tanggapanmu? Perlukah aksi pembakaran dan penenggalaman kapal asing pencuri ikan yang diterapkan oleh Bu Menteri Susi Pudjiastuti dihentikan?


Marah
Marah
0 %
Gokil
Gokil
0 %
Lucu
Lucu
0 %
Kaget
Kaget
0 %
Suka
Suka
0 %
Aneh
Aneh
0 %
PENULIS
Muhammad Sidiq Permadi
"Linguistics - Semiotican"
0SHARES