Bersengketa dengan Presiden Soeharto, Begini Penderitaan Jenderal M. Jasin. Sampai Diseret ke Pengadilan!

30 Maret 2018
|Muhammad Sidiq Permadi
0SHARES

M. Jasin merupakan seorang jenderal kepercayaan Soeharto. Namun, karena satu kejadian membuat hubungan mereka berdua renggang. Bahkan, M. Jasin kemudian sangat membenci Soeharto. Apa yang membuat mereka menjadi musuh? Berikut rangkumannya untuk kamu semua. Yuk, kepo!

Beliau awalnya menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda yang bertugas di Aceh. Ia berperan penting dalam penumpasan perlawanan Darul Islam yang dipimpin oleh Dau Beureueh. Setelah itu, Soeharto yang menjadi Presiden kemudian menugaskan Jasin untuk menumpas perlawanan PKI di Jawa Timur dan mengangkatnya sebagai Panglima Brawijaya pada 1967. Melalui Operasi Trisula yang dijalankan selama tiga tahun, beliau berhasil membersihkan segala unsur komunis yang ada di Jawa Timur. Karirnya dalam dunia kemiliteran mencapai puncak kala didaulat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto kala itu.

Menjelang pemilihan umum 1971, Jasin meminta kepada Soeharto agar disediakan truk untuk TNI yang akan mengangkut pasukan pengamanan pemilu di daerah-daerah. Pada saat itu, Jasin meminta beban maksimal truk adalah tiga ton agar tidak merusak jalan-jalan yang dilaluinya. Soeharto pun menganguk tanda setuju.

Namun ketika di hari H, betapa terkejutnya M. Jasin ketika dipanggil Soeharto untuk datang ke Kantor Kepresidenan dan menyodorkan truk dengan beban muatan lima ton. Jasin pun menolaknya. Namun, Soeharto justru menyatakan “Kalau Jenderal M. Jasin tidak mau yang lima ton, satu truk pun tidak akan saya berikan.”

Usut punya usut, ternyata para pembantu Soeharto telah mengikat perjanjian dengan salah satu perusahan industri otomotif asal Jepang untuk memasok kendaraan besar ke Indonesia. Sejak peristiwa tersebut, hubungan antara M. Jasin dan Soeharto pun menjadi renggang. Tak lama setelah kejadian tersebut, Jasin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Sejak saat itu pula benih-benih kebencian M. Jasin kepada Soeharto semakin menjadi. Ia semakin kritis terhadap kebijakan Soeharto. Bahkan, ia menyindir bisnis yang melibatkan keluarga Soeharto dengan mengatakan bahwa kepala negara tersebut berbisnis menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara, seperti kepemilikan perternakan yang ada di Tapos, Bogor.

Selain itu, Jasin turut mempersoalkan kedudukan Soeharto selaku Kepala Negara yang menerbitkan Peraturan Presiden (PP) No. 6 dan 10 tahun 1974. PP yang terbit usai peristiwa Malari tersebut menyangkut komersialisasi jabatan yang melarang pejabat negara dan keluarganya berbisnis.

“Tetapi, untuk apa bikin peraturan sangat muluk kalau kemudian dilanggarnya sendiri? Inilah contoh pemimpin munafik,” ketus Jasin kepada wartawan senior Kompas Julius Pour dalam “M. Jasin Figur Seorang Perwira” termuat dikumpulan tulisan Warisan (daripada) Soeharto.

Bisnis milik Jasin pun kemudian dijegal oleh sang presiden. Ia begitu terpukul ketika mengetahui proyek pusat perbelanjaan yang dikerjakannya di Banceuy, Bandung, dibatalkan secara sepihak. Padahal, proyek tersebut telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman. Bahkan, intelijen Soeharto melakukan penyadapan terhadap rekening milik Jasin guna mengetahui sumber uang yang ia miliki.

Penderitaan M. Jasin akibat bertikai dengan Soeharto terus berlanjut. Ketika ia hendak pergi ke luar negeri bersama anak dan istrinya, pihak bandara tiba-tiba mengeluarkan pelarangan terbang untuk dirinya. Selain itu, salah seorang putri Jasin yang berprofesi sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Gatot Subroto pun terhambat kariernya akibat tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri selama bertahun-tahun.

Dengan berbagai kejadian yang menimpanya serta keluarganya, hubungan M. Jasin dan Soeharto semakin memburuk. Terlebih usai putrinya mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari seorang pejabat yang masih memiliki hubungan darah dengan Tien Soeharto. Dengan berwibawa, Jasin mengeluhkan hal-hal yang tidak disukainya secara langsung kepada Soeharto dan pejabat terkait, namun tidak mendapatkan tanggapan. Barulah ketika ia bergabung dengan petisi 50, suaranya didengar oleh Soeharto. Terlebih ketika ia menyatakan kritiknya di hadapan muka para anggota DPR/MPR dan Pers terhadap kebijakan Soeharto. Sang penguasa pun akhirnya berang.

Jasin kemudian diseret ke pengadilan dan dipaksa untuk meminta maaf. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Jasin dengan tuduhan telah melakukan penghinaan terhadap Presiden dan mengganggu kepentingan umum. Pada 4 April 1981, berbagai media pun menyatakan jika M. Jasin telah meminta maaf kepada Soeharto, sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh beliau.

Kisah M. Jasin di atas membuktikan bahwa kemampuan menerima kritik dan saran adalah modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara. Dan dibutuhkan orang-orang yang mampu bersikap kritis terhadap pemerintahan layaknya M. Jasin. Beruntung kita hidup di era reformasi di mana kita dapat menjalankan demokrasi dan memberi kritik kepada pemimpin dengan lebih leluasa. Tapi ingat juga ya, kritik yang diberikan pun harus disampaikan dengan hormat dan konstruktif.


Marah
Marah
0 %
Gokil
Gokil
0 %
Lucu
Lucu
0 %
Kaget
Kaget
0 %
Suka
Suka
0 %
Aneh
Aneh
0 %
PENULIS
Muhammad Sidiq Permadi
"Linguistics - Semiotican"
0SHARES