Banyak Dipertanyakan dan Dikritik, Begini Seluk Beluk Program Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi!

20 Maret 2018
|Muhammad Sidiq Permadi
0SHARES

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Anis Baswedan-Sandiaga Uno menjanjikan program rumah dengan DP 0 rupiah masyarakat DKI Jakarta. Program tersebut menjadi salah satu faktor pemicu kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada tahun 2017 kemarin.

Namun pada kenyataannya, tidak semua warga DKI Jakarta bisa merasakan program hunian “murah” tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga DKI Jakarta untuk bisa merasakan program tersebut. Selain itu, hal lainnya yang patut dicermati adalah mengenai alasan pemilihan program rumah DP 0 rupiah yang diusung pasangan ini. Seperti apa alasannya dan apa saja syarat agar dapat menikmati program tersebut? berikut rangkumannya.

1. 51 persen warga Jakarta tidak punya tempat tinggal sendiri

Alasan pertama kenapa pasangan tersebut memilih program ini adalah karena melihat fakta jika 51 persen warga DKI Jakarta tidak memiliki tempat tinggal sendiri alias masih ngontrak di tempat orang.

“Analisa Data Susenas 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51 persen) yang memiliki properti sendiri, di mana penduduk yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40 persen masyarakat miskin,” kata Sandiaga di Blok G, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/3).

2. Jakarta kekurangan banyak hunian

Tuty Kusumawati selaku Kepala Bappeda DKI mengatakan jika Jakarta saat ini tengah kekurangan hunian, yakni sebanyak 302.319 hunian.  Rumah DP 0 Rupiah menjadi solusi yang dihadirkan oleh Pemprov DKI untuk mengatasi hal tersebut.

3. Berpihak pada masyarakat menengah ke bawah

Tuty menambahkan jika sasaran dari program rumah DP 0 rupiah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Intinya adalah keberpihakan. Memberi dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan rumah yang bermanfaat, bagi peningkatan perekonomian dan aset keluarga di DKI,” ucapnya seperti yang dikutip dari Idntimes.com, Kamis (15/3/2018).

4. Meski demikian, program tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang bergaji 4-7 juta per bulan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan jika program tersebut hanya dapat diikuti oleh warga DKI dengan penghasilan 4-7 juta per bulannya. Tentunya, jika sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, angka tersebut menjadi kontradiksi atas pernyataan Tuty sebelumnya.

Namun, Sandiaga menjelaskan jika angka tersebut didapat dari total penghasilan pasangan suami-istri selama sebulan.

"Penghasilan total rumah tangga sampai 7 juta Rupiah per bulan. Makanya, ini yang merupakan sebuah klasifikasi dari target market yang ingin sasar adalah mereka yang combine penghasilannya itu maksimal sekitar 7 juta Rupiah dan minimal memiliki gaji UMP," di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Dengan kata lain, program ini ditujukan hanya untuk mereka yang telah menikah.

 “Jadi warga Negara Indonesia yang ber-KTP DKI. Itu yang pertama. Kedua, telah menikah. Jadi jomlo mohon maaf. Belum bisa karena ini dikhususkan kepada yang telah menikah. Ini salah satu harapan kita bagi teman-teman yang sudah menikah, jadi bukan telat menikah. Telah menikah," jelasnya.

5. Respon warga DKI

Program yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta nyatanya belum terlalu bisa menarik hati warga. Skema pembiayaan serta persyaratan yang berbelit-belit menjadi faktor di balik ketidaktertarikan warga DKI.

Seperti yang dilansir dari Tirto.id, menurut Riski Fauzi, salah seorang guru honorer di Jakarta Barat, status kepemilikan rumah tapak lebih terjamin dan harganya tak berbeda jauh dengan rusun DP 0 rupiah. Pembeli rumah tapak bisa mendapatkan sertifikat hak milik terhadap tanah di atas rumah yang mereka beli. “Rp350 juta kalau buat di daerah Bekasi atau Tangerang ada. Dan ada sertifikat tanahnya juga,” ucap pria yang tinggal di Kelurahan Kota Bambu, Jakarta Barat ini. 

Meski dianggap sebagai solusi atas kurangnya hunian yang memadai di DKI Jakarta, namun tampaknya Pemprov harus mengkaji ulang skema pembelian serta memaparkan secara jelas tentang program rumah DP 0 rupiah ini. Kalau tidak, bukan tidak mungkin anggaran Pemprov DKI senilai 35 triliun akan terbuang secara percuma.

Kalau kamu gimana guys? Tertarik untuk ikut program rumah DP 0 rupiah ini?


Marah
Marah
0 %
Gokil
Gokil
0 %
Lucu
Lucu
0 %
Kaget
Kaget
0 %
Suka
Suka
0 %
Aneh
Aneh
0 %
PENULIS
Muhammad Sidiq Permadi
"Linguistics - Semiotican"
0SHARES