Belum Usai, Api Konflik di Keraton Solo Masih Berkobar

18 April 2017
|Fatwah Diniaty
676SHARES

Konflik yang terjadi di Keraton Solo kembali memanas, memang sejak kematian Paku Buwono XII pada 11 Juni 2004 Silam, pemerintahan keraton terbagi menjadi dua kubu antara kubu PB XIII Tedjowulan dengan PB XIII Hangbehi, konflik ini selesai pada tahun 2011 lalu. Namun konflik baru muncul, dan masalah  kali ini melibatkan kubu Dewan Adat Keraton dengan kubu PB XIII Hangabehi. Dewan Adat menginginkan agar Tedjowulan tidak ikut dalam kepemimpinan Keraton Solo.  

Buntut dari Konflik ini, PB XIII membentuk Tim Lima atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satgas Panca Narenda, Anggota Tim Lima sendiri terdiri dari, KGPHPA Tedjowulan, KPAA Condrokusumo Suro Agul-agul, KP Hari Sulisyo, GPH Banewo, dan KP Sugeng Nugroho. Tim Lima dibentuk oleh PB XIII bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama ini.  

Menjelang upacara adat Tingalan Jumenengan PB XIII ke-13, berbagai mediasi semakin gencar dilakukan oleh PB XIII dengan Dewan Adat, namun tak kunjung mendapatkan titik terang. Hingga pertemuan dilakukan antara Tim Lima yang dipimpin oleh GPH Banewo dengan Dewan Adat di markas besar TNI angkatan darat terkait dengan persiapan upacara adat tersebut.

Pasalnya semua kunci yang berkaitan dengan keraton dibawa oleh Dewan Adat, maka kubu PB XIII tidak dapat masuk untuk melakukan persiapan terkait dengan upacara yang akan dilakukan di dalam keraton. Buah dari pertemuan tersebut masih tidak menghasilkan apa-apa, hingga pada ujungnya kubu PB XIII mengancam akan membongkar secara paksa untuk masuk ke dalam keraton.  

Belum selesai masalah dengan Dewan Adat, masalah baru muncul mengahadang PB XIII Hangabehi. Pembentukan Tim Lima yang dilakukan oleh PB XIII justru menambah kisruh masalah yang terjadi, GKR Timoer Kusuma Dewayani dan BRM Aditya Soerya Herbanu menggugat ayahnya sendiri PB XIII Hangabehi. Alasan GKR Timoer Kusuma Dewayani dan BMR Aditya Soerya Herbanu mengunggat Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII Hangabehi ke Pengadilan Negeri terkait dengan pembentukan Tim Lima. Mereka menilai pembentukan tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh dalam pencairan dana upacara adat dan gaji untuk pembayaran abdi dalem.

Mereka berdua mengunggat ayahnya dengan tuduhan pelanggaran melawan hukum dan kasus perdata. Menurut kuasa hukum dari penggugat Arif Suhadi, pembentukan Tim Lima yang dilakukan oleh PB XIII Hangabehi tidak sah di mata hukum dan dinilai melawan hukum. Tindakan melawan hukum tersebut telah menimbulkan hilangnya kepercayaan dari instansi pemerintahan berkenaan dengan pemberian gaji terhadap 514 abdi dalem yang jumlahnya mencapai Rp 900 juta dan ditambah dengan bantuan upacara adat senilai Rp 200 juta, total kerugian dari seluruhnya adalah Rp 1,1 miliar.

Dalam sengketa tersebut Timoer mengugat ayahnya PB XIII Hangabengi senilai Rp. 2,1 miliar, PB XIII Hangabehi tidak menyangka dengan tindakan kedua anaknya tersebut, mediasi yang dilakukan antara GKR Timoer Kusuma Dewayani dan PB XIII Hangabengi di Pengadilan Negeri Surakarta sampai saat ini masih bergulir. 

Justru pada tanggal 16 April 2017, malam minggu kemarin situasi kembali memanas. Putri raja GKR Timoer Kusuma Dewayani sebagai abdi dalem yang masih bertahan dan terkurung di Keputren Keraton Solo, yakni tempat kediaman putri-putri raja, dipaksa oleh sejumlah aparat untuk meninggalkan kediamannya. Hal ini sesuai dengan perintah PB XIII Hangabehi untuk mensterilisasi keraton terkait dengan upacara Tingalan Jumenengan yang akan diselenggarakan pada 22 April mendatang.

Seperti yang dilansir dari laman Kompas.com, Timoer menyatakan adanya pembongkaran pintu keraton, Timoer mengaku tidak tahu menahu situasi yang terjadi di luar keraton sekarang ini. Pasalnya dia terkurung dan terisolasi di Keputren. Menurutnya tekanan yang dilakukan oleh sejumlah aparat kepada dirinya sangat besar.

Sampai saat ini konflik yang terjadi di kraton Solo antara PB XIII dengan Dewan Adat maupun dengan putrinya belum menemukan jalan keluar. Hingga pada ujungnya Presiden Jokowi  harus turun tangan atas kejadian yang terjadi di Keraton Solo, Jokowi berjanji untuk menjadi penengah dari konflik ini dan mengambil beberapa langkah supaya konflik ini dapat selesai dengan damai dan keluarga keraton kembali rukun. Kita doakan saja semoga keluarga Keraton Solo dapat rukun kembali sehingga dapat menjadi panutan yang baik untuk masyarakat sekitarnya.


Marah
Marah
0 %
Gokil
Gokil
0 %
Lucu
Lucu
0 %
Kaget
Kaget
0 %
Suka
Suka
0 %
Aneh
Aneh
0 %
PENULIS
Fatwah Diniaty
Gak Punya Quote Nih!
676SHARES